Pancasila sebagai Idelogi terbuka/ Pancasila as an ideology is open FOR CLASS XII IPS SEMESTER 1 CIVIL EDUCATION
Pancasila sebagai Idelogi terbuka
(Sumber: Mr. Hernu, Civil Education Teach.2012.)
I) Pertama kali yang menyerukan Pancasila yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah Pancasila yang tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebagaimana ditetapkan dalam Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/ 1998, menerangkan bahwa pancasila yang benar adalah pada Undang-undang Dasar 1945.
II) Pengertian ideology, dari kata “idea” dan “logos” (idea berarti gagasan, akal budi. Logos berarti ilmu). Jadi ideology diartikan sebagai ilmu tentang gagasan.
Ø Menurut Traci, ideology adalah ilmu tentang ide-ide atau gagasan-gagasan. Menurut Traci, ideology adalah gagasan yang sehat menurut akal budi atau pikiran yang sehat. Tracy dianggap pendukung sekularisme. Sekularisme yaitu paham yang memisahkan urusan agama dan urusan pemerintahan.
Ø Karl Marx, ideology adalah gagasan palsu, karena ideology merupakan hasil pemikiran sekelompok orang yang digunakan untuk melindungi kepentingan sekelompok orang tersebut dari kebanyakan. Karl Marx menganjurkan untuk kaum buruh bersatu melawan capital, karena kaum capital dianggap menghisap kaum buruh berdasarkan gagasan tersebut.
Ø Menurut Laboratorium Pancasila (Lapasila), ideology adalah serangkaian ide atau gagasan serta metode mewujudkannya. Ide, nilai, gagasan merupakan dasar fundamental (mendasar) sehingga memiliki sifat yang hakiki.
Ø Menurut Ensikopledi internasional, ideology adalah system gagasan atau keyakinan yang menjadi dasar sikap hidup dan kehidupan suatu kelompok dan masyarakat. Hidup yakni diintegrasi.
Ø Menurut Profesor Dr. Patmo Wahyono, ideology adalah serangkaian ide atau gagasan yang mendasar yang hendak diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Kesimpulan: dari pendapat-pendapat yang hakiki( gagasan yang benar), kemudian gagasan palsu, karena tidak membawa masyarakat membawa kesejahteraan lahir dan batin.
III) Proses terbentuknya ideologi
I) Macam-macam ideology
(a) Ideologi komunis adalah ideology yang mendambakan tanpa kelas dan cenderung rata. Tidak demokratis, cenderung otoriter tidak terbatas. Dengan slogan “sama rata sama kelas”.
(b) Ideology liberal adalah ideology yang mendambakan kebebasan dengan kehidupan serba bebas dan memperkecil campur tangan pemerintah. Negara sebagai penjaga malam. Kekurangan ideology liberal ini adalah munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin.
(c) Ideology sosialisme adalah ideology yang mendambakan kehidupan keharmonisan kehidupan atau keseimbangan. Pemerintah menguasai sector produksi dan sector yang dianggap vital. Kekurangan ideology sosialisme adalah jika sumber daya alam dan manusia kurang berkualitas, kebutuhan Negara tidak akan terpenuhi.
(d) Ideology agama adalah Negara yang menggunakan agama sebagai ideologinya (Theokrasi).
(e) Ideology fasisme adalah (fasisco de Combatino) paham yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan termasuk kekuatan senjata, kekuatan senjata dijadikan primadona.
(f) Ideology konservatisme.
II) Proses perumusan pancasila
(a) Masa akhir berakhirnya Perang Pasifik. (Opini: Dimas/04), Jepang semakin berakhirnya Perang Asia Timur Raya untuk menarik simpati rakyat Indonesia maka dibentuklah Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai).
(b) Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai/独立準備調査会), pada saat pembentukan hadir dua orang pembesar Jepang yakni Itagaki dan Yaiciyo Nagano, dan pada saat peresmian dikibarkan bendera Sang Saka Merah Putih (Bendera Indonesia) dan Bendera Hinomaru (Bendera Jepang).
(c) Tanggal 28 Mei 1945, pelantikan anggota-anggota Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kaisar Jepang yakni Tenno Heika dan dihadiri oleh seluruh anggota Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai/独立準備調査会). Tugas Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai/独立準備調査会) adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Susunan keanggotaan, ketua: dr. Radjiman Wedyodiningrat, wakil: Ichi Bangase (bangsa Jepang), Raden Pandjisuroso.
(d) Tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin merumuskan rumusan dasar Negara: pertama, secara lisan atau pidato: peri Ketuhanan, peri Kemanusiaan, peri Kerakyatan, peri Kesejahteraan rakyat. Kedua, secara tertulis: Ketuhuanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
(e) Tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo merumuskan rumusan dasar Negara: paham Negara persatuan (paham Negara integral), perhubungan Negara dengan agama, system badan permusyawaratan, sosialisme Negara/ system ekonomi kekeluargaan, hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya.
(f) Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno merumuskan rumusan dasar Negara: Nasionalisme/ kebangsaan Republik Indonesia, Internasionalisme/ peri kemanusiaan, mufakat/ demokrasi, kesejahteraan social, Ketuhanan yang berbudaya.
(g) Tanggal 1 Juni 1945, pembentukan panitia delapan oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai/独立準備調査会). Tugas “panitia delapan” yang dibentuk oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai/独立準備調査会) adalah memeriksa dan mengklasifikasi usul-usul yang telah masuk baik lisan atau tulisan terutama masalah dasar Negara, hubungan agama dengan Negara.
(h) Tanggal 22 Juni 1945, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai/独立準備調査会) membentuk “panitia Sembilan”, tugasnya “panitia Sembilan” adalah mencari modus atau penyelesaian antara golongan agama dengan golongan nasionalis. Hasil panitia Sembilan adalah tertuang dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan: Pertama, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
(i) 10 Juli 1945. Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai/独立準備調査会) mengadakan siding kedua yang berlangsung tanggal 10-16 Juli 1945 yang membahas tentang batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Indonesia.
(j) 10 Juli 1945, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai/独立準備調査会) menghasilkan rancangan hukum dasar negara Indonesia ditetapkan pula piagam Jakarta sebagai pembukaan hukum dasar.
(k) 11 juli 1945, Panitia Perancang Undang-undang Dasar 1945 membentuk panitia kecil beranggotakan tujuh orang, panitia kecil dan dengan criteria, panitia pembela Tanah Air (PETA) (2), Panitia Ekonomi dan Keuangan (3).
(l) 13 Juli 1945. Panitia perancang Undang-undang Dasar mengadakan sidang membahas hasil kerja panitia kecil perancang Undang-undang tersebut.
(m)14 Juli 1945, menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-undang Dasar, batang tubuh berisi 16 Bab dan 42 Pasal.
(n) 16 Juli 1945, (23) dibahas tentang rancangan Undang-undang Dasar yang diserahkan kepada sebuah panitia dan panitia ini bernama panitia perancang Undang-undang Dasar yang diketahui oleh Ir. Soekarno, panitia ini menyetujui piagam Jakarta sebagai inti pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan batang tubuh dengan 16 Bab dan 42 Pasal.
(o) 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai/独立準備委員会) sebagai pengganti Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai/独立準備調査会). Tugas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai/独立準備委員会) adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
(p) 8 Agustus 1945, United of Soviet Socialis Republic (USSR) mengumumkan perang terhadap Jepang dengan menyatakan dengan Operasi Ofensif Strategis Manchuria.
(q) 9 Agustus 1945, Pesawat pengebom B-29 milik Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Kota Nagasaki, Jepang.
(r) 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu.
(s) 15 Agustus 1945, Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia (status QUO).
(t) 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan ke Rengasdengklok (Kecamatan Rengasdengklok, Karawang) agar tidak dipengaruhi oleh Jepang.
(u) 16 Agustus 1945, perumusan teks Proklamasi 1945 di rumah Laksamana Maeda (opini:8) dihadiri oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, diketik oleh Sayuti Melik. Terdiri dari teks klad dan autentik. Atas usul para pemudia ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
(v) 18 Agustus 1945, (22) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai/独立準備委員会) mengadakan sidang pertama, yang menghasilkan: pertama, mengesahkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 yang terdiri dari 37 pasal,kedua, pengangkatan presiden dan wakil presiden, ketiga, membentuk Komisi Nasional Indonesia (KNI) untuk membantu tugas Presiden.
III) Dasar Pancasila
(a) Inpres 12 Tahun 1968.
(b) Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XX/MPRS/1966.
(c) Tap Majelis Permuswaratan Rakyat No. XVIII/MPR/1998.
(d) Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat No. V/MPR/2000.
IV) Secara skologis pembukaan Undang-undang Dasar dan batang Tubuh Undang-undang Dasar terpisah karena ada state fundamental (Dasar Negara atau Pancasila) pada pembukaan Undang-undang Dasar sehingga memenuhi dasar Negara.
V) Pancasila sebagai ideology terbuka
(A) Ideologi tertutup adalah suatu paham yang memiliki sifat kemutlakan, sifat kaku. Ciri-ciri ideology tertutup yakni: tidak dapat dirubah, proses pemahaman ideology masyarakat melalui indoktrinasi (cuci otak), menginginkan sekularisme, antipluralisme (keseragaman), nilai-nilai dasar bersifat operasional (perintah), tidak menghargai Hak Asasi Manusia. Ideology tertutup yang dianggap sacral. Pemahaman secara paksa dan penafsiran dalam satu versi.
(B) Ideology terbuka adalah suatu paham yang memiliki sifat luwes dan fleksibel. Ciri-ciri ideology terbuka adalah dapat dirubah selama tidak menyangkut nilai-nilai dasar, proses pemahaman ideology masyarakat melalui pendidikan (alamiah), menginginkan pluralism (tidak keseragaman), nilai-nilai dasar bersifat konseptual (penjabaran).
Pancasila sebagai ideology terbuka, karena:
(1) Pancasila berasal dari nilai social dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri.
(2) Pancasila memiliki nilai-nilai dari social budaya.
(3) Pancasila merupakan kesepakatan nasional bangsa Indonesia.
(4) Pancasila memiliki nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap tetapi nilai-nilai dasar tersebut dapat dijabarkan secara rinci dan dijabarkan bersifat fleksibel.
(5) Pancasila memiliki nilai-nilai dasarnya Pancasila tidak langsung operasionalkan (karena abstrak).
(6) Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
(7) Pancasila memili pemasyarakatan nilai-nilai dasar dilakukan secara ilmiah melalui jalur pendidikan, sekolah dengan prinsip seumur hidup.
(8) Pancasila menghargai pluralism (keberagaman).
(9) Pancasila memiliki penerapan nilai-nilai Pancasila menekankan kesadaran berbangsa dan bernegara.
VI) Sebagai Ideologi Terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai yang sebagai berikut:
(a) Nilai Dasar adalah nilai pokok, nilai fundamental, yakni sila-sila Pancasila itu sendiri yang bersifat sistematis tetap atau tidak berubah dan universal. Nilai-nilai dasar ini tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara yuridis konstitusional mengakibatkan memiliki “state fundamental norm” karena terdapat nilai-nilai dasar (state fundamental norm atau norma Negara yang mendasar) sehingga menjadi sumber hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia dan tidak boleh dirubah oleh siapapun.
(b) Nilai instrumental adalah nilai-nilai dasar tersebut dijabarkan lebih lanjut ke berbagai perundang-undangan.
(c) Nilai praktis adalah pelaksanaan atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
VII)Sebagai ideology Terbuka, Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu:
(a) Dimensi idealism adalah Pancasila merupakan kumpulan gagasan dasar yang harus memberi harapan terhadap hidup dan kehidupan cita-cita bangsa Indonesia (masyarakat adil dan makmur).
(b) Dimensi normative adalah nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundangan agar dapat direalisasikan.
(c) Dimensi realita adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengna kenyataan hidup kehidupan dengan harus bersifat fleksible.
VIII) Pancasila sebagai paradigma pembangunan (4?)
(1) Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang social budaya (dasar: Pancasila, sila ketiga dan sila keempat, dan Bhineka Tunggal Ika):
Pembangunan social budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai social dan budaya yang beragam seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa (15).
(2) Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan/ hankam (dasar: Pancasila sila ketiga, system pertahanan keamanan rakyat semesta/ hankamrata, Undang-undang Dasar 1945 pasal 35):
(a) Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya penyelenggara Negara saja namun juga rakyat Indonesia secara keseluruhan (15).
(b) System pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut system pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sistemhankamrata).
(3) Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang reformasi:
(4) Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik (dasar: demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 sampai pasal 22):
(a) Sistem politik Indonesia dikembangkan atas morak Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Perilaku politik baik dari warga Negara maupun penyelenggara Negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang sopan dan santun dan bermoral. (9)
(b) System politik di Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakayatan atau demokrasi (Pancasila sila keempat) (9).
(c) System politik di Indonesia, yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat (21).
(d) Pancasila dijadikan kerangka atau acuan pembangunan politik yang mengharapkan masyarakat Indonesia dapat menjadi subyek politik bukan hanya menjadi obyek politik (2).
(5) Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi (dasar: Pancasila sila ketiga dan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33):
(a) Diartikan sebagai pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja tetapi demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa didasarkan atas kekeluargaan bangsa (20).
(b) Pancasila bertolak dari manusia totalitas dan manusia mengenai subyek. System ekonomi harus berkembang demi kesehateraan seluruh rakyat (5).
(c) System ekonomi mendasarkan moralitas Ketuhanan (Pancasila sila Pertama) dan kemanusiaan (Pancasila Sila Kedua) agar menjadi system berperikemanusiaan (5).
(d) System ekonomi yang menghargai hakikat manusia baik selaku makhluk social, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan (17).
(6) Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum:
Sistem hukum yang sumber dasarnya berada pada Pancasila yang dijadikan sebagai dasar Negara. Bila perundang-undangan di Indonesia jauh dari nilai-nilai dasar Pancasila maka perundangan itu tidak sah.
(Source: Mr.. Hernu, Civil Education Teach.2012.)
I) The first time that called Pancasila the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI). The formulation of a correct and valid Pancasila Pancasila is listed at the opening of Act of 1945 at paragraph four set by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI). As stipulated in the Tap MPR No. XVIII / People's Consultative Assembly (MPR) / 1998, explained that the Pancasila is true is the Constitution of 1945.
II) The term ideology, of the word "idea" and "logos" (meaning the idea idea, mind. Logos means science). So ideology is defined as the science of ideas.
Ø According to Traci, ideology is the science of ideas or notions.According to Traci, ideology is a healthy idea in mind or a healthy mind. Tracy considered supporters of secularism. Secularism is understood that separating religion and government affairs.
Ø Karl Marx, ideology is a false notion, because ideology is the brainchild of a group of people who are used to protect the interests of a group of people from the most. Karl Marx advocated for the workers united against capital, because the capital is considered the exploitation of workers by the idea.
Ø According to the Laboratory of Pancasila (Lapasila), ideology is a set of ideas or the ideas and methods to make it happen. Ideas, values, ideas are the basis of fundamental (basic) so it has an intrinsic nature.
Ø According to international Ensikopledi, ideology is a system of ideas or beliefs that form the basis of life and attitudes of a group and community. Life ie integrated.
Ø According to Professor Dr. Patmo Wahyono, ideology is a set of basic ideas or ideas to be realized in the life of society.
Conclusion: from the opinions of the intrinsic (true idea), then the false idea, because it does not bring people to bring physical and spiritual wellbeing.
III) The process of formation of ideology
I) Various kinds of ideology
(A) The Communist ideology is the ideology of a classless crave and tend to be flat. Undemocratic, authoritarian tend unlimited. With the slogan "equal the same class".
(B) Ideology is ideology liberal who crave the freedom to freely paced life and minimize government interference. State as a night watchman. Shortage of liberal ideology is any gap between the rich and the poor.
(C) The Ideology of socialism is the ideology that crave the life of harmony or balance life. Government control of the production sector and the sector is considered vital. Lack ideology of socialism is that if the natural and human resources are less qualified, the State need not be met.
(D) Ideology is the state religion that uses religion as an ideology (theocracy).
(E) Ideology fascism is (fasisco de Combatino) understand that justifies any means to achieve that goal, including force of arms, used armed force prima donna.
(F) The Ideology of conservatism.
II) The process of formulation of Pancasila
(A) The end of the Pacific War. (Opinion: Dimas/04), Japan the Greater East Asia War to attract the sympathy of the people of Indonesia were formed Entity Indonesian Independence Preparation / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai).
(B) On 29 April 1945, the Japanese form of Indonesian Independence Preparation Business Entity / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai / 独立 准备 调查 会), was present during the formation of Japan's two magnifying the Itagaki and Yaiciyo Nagano, and hoisted the flag during the inauguration of the SakaRed and White (Indonesian flag) and flag Hinomaru (Japanese flag).
(C) On May 28, 1945, the inauguration of members of the Indonesian Independence Preparation Business Entity / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) which coincides with the anniversary of the Japanese Emperor Tenno Heika and attended by all the members of the Indonesian Independence Preparation Business / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai / 独立 准备 调查 会). Entity Task Indonesian Independence Preparation / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai / 独立 准备 调查 会) is investigating the preparation efforts of Indonesia's independence. Membership, chairman: dr. Radjiman Wedyodiningrat, vice: Ichi Bangase (the Japanese), Raden Pandjisuroso.
(D) On May 29, 1945, Mohammad Yamin formulate basic state formula: first, verbally or speech: Belief in fairies, fairy Humanity, Democracy fairy, fairy folk Welfare. Second, in writing: Ketuhuanan Almighty, national unity of Indonesia, taste just and civilized humanity, democracy guided by the wisdom of the policy of deliberation / representation, social justice for all Indonesian people.
(E) On May 31, 1945, Mr. Soepomo formulate basic formulas Country: State of the union understand (understand integral state), state nexus with religion, deliberative body system, socialism State / economic system of kinship, the relationship between a nation that is East Asia.
(F) On June 1, 1945, Ir. Sukarno formulated basic formulas Country: Nationalism / nationality of the Republic of Indonesia, Internationalism / humanity, consensus / democracy, social welfare, cultural Godhead.
(G) On June 1, 1945, the formation of the committee by eight Indonesian Independence Preparation Business Entity / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai / 独立 准备 调查 会). Task "eight committee" formed by the Indonesian Independence Preparation Business / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai / 独立 准备 调查 会) is examining and classifying the proposals that have come in either oral or written, especially the basic problem the State, relation with the State religion.
(H) On June 22, 1945, Indonesian Independence Preparation Business Entity / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai / 独立 准备 调查 会) formed a "committee Nine" duties "Nine committee" is looking for a mode or a settlement between religious groups with nationalist groups. Results Nine committees are set out in the Charter Jakarta (Jakarta Charter) which contains: First, the Deity with the obligation to carry out Islamic law for followers, the second, a just and civilized humanity, the third, the unity of Indonesia, the fourth, led by populist wisdom of representative deliberation , fifth, social justice for all Indonesian people.
(I) July 10, 1945. Indonesian Independence Preparation Business Entity / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai / 独立 准备 调查 会) held a second siding which took place on 10 to 16 July 1945, which discusses the body of the Constitution of the State of Indonesia.
(J) July 10, 1945, Indonesian Independence Preparation Business Entity / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai / 独立 准备 调查 会) produce a draft basic law of the state of Indonesia Jakarta charter also defined as the opening of the basic law.
(K) 11 July 1945, Designer Committee Act 1945 to form a small committee of seven people, a small committee and the criteria, Homeland defense committee (MAP) (2), the Economic and Financial Committee (3).
(L) July 13, 1945. Committee designer Constitution held a hearing to discuss the work of the subcommittee designer Act.
(M) July 14, 1945, resulting in a statement of an independent Indonesia, the opening of the Constitution, the trunk contains 16 Chapters and 42 Articles.
(N) July 16, 1945, (23) discussed about the draft constitution submitted to a committee and this committee called committee designer Constitution are known by Ir. Soekarno, the committee approved a charter Jakarta as the core opening Act of 1945, and a torso with 16 Chapters and 42 Articles.
(O) August 7, 1945, Japan established the Preparatory Committee for Indonesian Independence / PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai / 独立 准备 委员会) instead of Indonesian Independence Preparation Business Entity / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai / 独立 准备 调查 会). Task Committee for Preparation of Indonesian Independence / PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai / 独立 准备 委员会) is preparing for the independence of Indonesia.
(P) August 8, 1945, United of Soviet Socialist Republic (USSR) declared war on Japan by declaring the Manchuria Strategic Offensive Operation.
(Q) August 9, 1945, B-29 bombers of the United States dropped atomic bombs on Nagasaki City, Japan.
(R) August 14, 1945, Japan surrendered to the Allies.
(S) 15 August 1945, the Japanese Army and Navy are still in power in Indonesia (status QUO).
(T) August 16, 1945, Bung Karno and Bung Hatta secured to Rengasdengklok (District Rengasdengklok, Karachi) in order not to be influenced by the Japanese.
(U) August 16, 1945, the formulation of the text of the Proclamation 1945 in the house of Admiral Maeda (opinion: 8) attended by Ir.Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, typed by Sayuti Melik. Consists of text klad and authentic. At the suggestion of the pemudia signed by Ir. Sukarno and Drs. Mohammad Hatta.
(V) August 18, 1945, (22) the Preparatory Committee for Indonesian Independence / PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai / 独立 准备 委员会) held the first hearing, which produces: first, authorize the opening of Act of 1945 and the torso Act of 1945 which consists of 37 chapters, the second, the appointment of the president and vice president, third, established the National Commission of Indonesia (KNI) to assist the President.
III) The basis of Pancasila
(A) Presidential Decree 12 of 1968.
(B) Tap the Provisional People's Consultative Assembly No.XX/MPRS/1966.
(C) Tap the People's Assembly No. Permuswaratan.XVIII/MPR/1998.
(D) No Tap MPR. V/MPR/2000.
IV) In skologis preamble of the Constitution and the rod body of the Constitution apart because there is a fundamental state (the State or Pancasila) at the opening of the Constitution so that it meets the basic state.
V) as an ideology Pancasila open
(A) a closed ideology is a notion that has properties of absolute, rigid nature. The characteristics of a closed ideology ie: can not be changed, the process of understanding the ideology of society through indoctrination (brainwashing), wants secularism, antipluralisme (uniformity), basic values are operational (command), do not respect human rights. Ideology is considered sacred closed.Understanding and interpretation forcibly in one version.
(B) open Ideology is a notion that has a supple and flexible nature.The characteristics of an open ideology is not about to change as long as the basic values, the understanding of society through education ideology (naturally), wants pluralism (not uniformity), basic values are conceptual (translation).
Pancasila as an ideology openly, because:
(1) Five Principles derived from the social and cultural values of Indonesia itself.
(2) Pancasila values of the social culture.
(3) a national agreement Pancasila Indonesia.
(4) have Pancasila Pancasila values are fixed but the basic values can be described in detail and elaborated flexible.
(5) has Pancasila Pancasila values essentially indirect operasionalkan (as abstract).
(6) Respect for Human Rights.
(7) have all correctional Pancasila values conducted scientific basis through education, the school with the principle of life.
(8) Pancasila appreciate pluralism (diversity).
(9) has the implementation of Pancasila Pancasila values emphasize awareness of the state and nation.
VI) As Ideology Open, Pancasila values are as follows:
(A) Basic value is the value of the principal, fundamental values, the principles of Pancasila itself that is systematically fixed or unchanging and universal. Basic values are listed in the Preamble of the Constitution of 1945 has resulted in juridical constitutional "fundamental norm state" because there are basic values (fundamental state norm or norms underlying state) so that the source of the supreme law of the Republic of Indonesia and be changed by anyone.
(B) The value is instrumental baseline values are further elaborated into a variety of legislation.
(C) The practical value is the execution or implementation of the everyday life.
VII) As Open ideology, Pancasila has three dimensions:
(A) The dimensions of idealism is Pancasila is a collection of basic ideas that should give hope to the living and life ideals of the nation of Indonesia (just and prosperous society).
(B) normative dimension is Pancasila values are translated into the various laws in order to be realized.
(C) The dimensions of reality are the values of Pancasila according dengna reality of life with should be flexible.
VIII) Pancasila as the paradigm of development (4?)
(1) Pancasila as the paradigm of social development in the field of culture (base: Pancasila, sila sila third and fourth, and national unity):
Social development culture developed on the basis of respect for social values and culturally diverse across the archipelago towards the achievement of a sense of unity as a nation (15).
(2) Pancasila as the paradigm of development in the field of defense and security / defense (base: Pancasila third precept, system security and defense of the people of the universe / hankamrata, Act of 1945, chapter 35):
(A) One of the Indonesian state goal is to protect all the people of Indonesia and the entire country of Indonesia. This implies that the duties and responsibilities of not only the State but also the organizer of the Indonesian people as a whole (15).
(B) System development and security of Indonesia's defense system called the defense and security of the people of the universe (sistemhankamrata).
(3) Pancasila as the development paradigm of reform:
(4) Pancasila as political development paradigm (baseline: democracy and the Republic of Indonesia, Law 1945, chapter 2 to chapter 22):
(A) Indonesia's political system is developed on Morak Divinity, Humanity, Unity, Democracy and Justice. Political behavior of both citizens and the organizers of the State on the basis of moral development is resulting in political behavior and polite manners and morals. (9)
(B) the political system in Indonesia should be developed on the principles of democracy kerakayatan or (Pancasila fourth sila) (9).
(C) the political system in Indonesia, which is based on human subjects must be able to put the ultimate power to the people (21).
(D) be used as a framework or reference Pancasila political development community expects Indonesia to be the subject of politics is not just a political object (2).
(5) Pancasila as the paradigm of economic development (basic: three precepts of Pancasila and the Constitution of 1945 section 33):
(A) Interpreted as economic development is not just the pursuit of growth alone but for the sake of humanity and the welfare of the entire nation based on the kinship of the nation (20).
(B) contrary to Pancasila totality of the human being and human beings on the subject. Economic system must evolve for all people kesehateraan (5).
(C) the economic base of morality Belief System (Pancasila First sila) and human (Pancasila Sila Second) that a humane system (5).
(D) economic system that respects human nature both as social beings, sentient beings personal and God (17).
(6) Pancasila as the paradigm of development in the field of law:
The legal system that essentially is the source of Pancasila which serve as the foundations of the State. When legislation in Indonesia is far from the basic values of Pancasila that legislation is invalid.
Categories:
0 comments:
Post a Comment